Juknis PPDB 2019/2020
KEPUTUSANKEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 422.1/122/
TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN
PETUNJUK TEKNISPENERIMAANPESERTA
DIDIK BARU
PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN
PELAJARAN 2019/2020
KEPALA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKABUPATENKARANGANYAR,
Menimbang
|
:
|
a.
b.
|
bahwa dalam rangka
penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak
(TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP),di Kabupaten
Karanganyar agar berdaya guna dan berhasil guna,serta untuk menjamin
kelancaran, transparansi dan keadilan,maka perlu ditetapkan pedoman tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK),Sekolah Dasar (SD),Sekolah
Menengah Pertama (SMP);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik BaruPada Jenjang Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah PertamaTahun Pelajaran 2019/2020.
|
Mengingat
|
:
|
1.
|
Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
|
2.
|
Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
|
||
3.
|
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem
Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);
|
||
4.
|
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);
|
||
5.
|
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
|
||
6.
|
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5670);
|
||
7.
|
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
|
||
8.
|
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);
|
||
9.
|
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2008 Tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
|
||
10.
|
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang
Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki
Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
|
||
11.
|
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5105),sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);
|
||
12.
|
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
|
||
13.
|
Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan
Karakter(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017Nomor 195);
|
||
14.
|
Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 34 Tahun 2006
tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
|
||
15.
|
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar
Menengah;
|
||
16.
|
Peraturan Menteri Pedidikan Nasional Nomor 58 Tahun
2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
|
||
17.
|
Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 23Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas PermendiknasNomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
|
||
18.
|
Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah;
|
||
19.
|
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2015
tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
|
||
20.
|
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 64 Tahun 2015
tentang Kawasan tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
|
||
21.
|
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan
Pendidikan;
|
||
22.
|
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru;
|
||
23.
|
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2016
tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
|
||
24.
|
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2016
tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada
Satuan Pendidikan;
|
||
25.
|
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 75 Tahun 2016
tentang Komite;
|
||
26.
|
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2017
tentang Hari Sekolah;
|
||
27.
|
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 030 Tahun 2017
tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan;
|
||
28.
|
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,Sekolah Menengah Atas
dan Sekolah Menengah Kejuruan;
|
||
29.
|
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
|
||
30.
|
Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);
|
||
31.
|
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31Tahun 2014 Tentang
Pedoman PenyelenggaraanPenerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudlatul Athfal dan Sekolah/Madrasah(Berita
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 31);
|
Memperhatikan
|
:
|
Surat Edaran Bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah,
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas
Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/02525, Nomor 420/1965,
Nomor 420/395 tentang Legalisasi Piagam dan/atau Sertifikat Kejuaraan/Lomba Dalam Rangka
Pemberian Apresiasi Potensi/ Bakat dan Prestasi Guna Pembinaan Berkelanjutan
Pada Jenjang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.
|
MEMUTUSKAN :
|
||
Menetapkan
|
:
|
|
KESATU
|
:
|
Menetapkan Petunujuk
Tekinis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020.
|
KEDUA
|
:
|
Petunjuk Teknis sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini.
|
KETIGA
|
:
|
Dengan ditetapkannyaKeputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ..... tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
Tahun Pelajaran 2018/2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
|
KEEMPAT
|
:
|
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
|
Ditetapkan
di : Karanganyar
pada tanggal : 18
April 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,
Drs. TARSA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620511 198405 1003
|
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 422.1/122/
TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PETUNJUK
TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020
|
BAB I
KETENTUAN
UMUM
A.
PENGERTIAN UMUM
1.
Peserta didik adalah anggota masyarakat yang
berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia
pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2.
Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya
disingkat PPDB adalah proses penerimaan peserta didik baru di awal tahun
pelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah
dengan mempertimbangkan rasio daya tampung yang ada di masing-masing satuan
pendidikan.
3.
Sistem PPDB Offline
adalah cara pendaftaran siswa baru secara manual dengan datang langsung ke
tempat pendaftaran PPDB.
4.
Daya tampung adalah kapasitas sekolah dalam
menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
5.
Sekolah adalah Satuan Pendidikan Formal yang terdiri dari Taman
Kanak-Kanak (TK)Sekolah Dasar
(SD),Sekolah Menengah Pertama SMP dalam
lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6.
Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian
kompetensi peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada jenjang
pendidikan dasar.
7.
Ujian Sekolah Berstandar Nasional selanjutnya
disebut USBN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik
terhadap standar kompetensi lulusan untuk 3 (tiga) mata pelajaran yang
dilakukan oleh Satuan Pendidikan.
8.
Ujian Sekolahselanjutnya disebut USadalah kegiatan
pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi
lulusan untuk semua mata pelajaran yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan.
9.
Ijazah
adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat darisatuan pendidikan serta lulus Ujian Nasional dan Ujian
SatuanPendidikan/Madrasah.
10.
Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya
disebut SHUN adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari
hasil mengikuti Ujian
Nasional dan digunakan sebagai salah satu
pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
11.
Sertifikat
Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut SHUSBN adalah
surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti ujian
sekolah berstandar nasional dan bagi yang telah dinyatakan lulus dapat
digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang
pendidikan berikutnya.
Sertifikat
Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut SHUSBN adalah
surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti ujian
sekolah berstandar nasional dan bagi yang telah dinyatakan lulus dapat
digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang
pendidikan berikutnya.
12.
Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disebut STL
adalah surat tanda lulus yang dikeluarkan oleh sekolah sebelum pihak dinas
mengeluarkan ijazah.
13.
Program Kejar Paket A adalah program pendidikan
jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau
kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
14.
Program Kejar Paket B adalah program pendidikan
jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau
kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
15. Prestasi yang dipertandingkan tingkat Kecamatan, Kabupaten sampai
Nasional/Internasional adalah:
a.
Akademik, meliputi:
1) Internasional Junior Sciense Olympiad (IJSO);
2) Olimpiade Sains Nasional (OSN);
3) Lomba Cerdas Cermat (LCC); dan
4) Lomba Siswa Berprestasi.
b.
Non akademik meliputi:
1)
Seni/Rasa yang
diselenggarakan oleh pemerintah;
2)
Olahraga yang diselenggarakan oleh pemerintah; dan
3)
Kejuaraan/Festival Olahraga Multi
Event, meliputi:
a)
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
b)
Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
c)
Pekan Olahraga Pelajar Provinsi
(POPPROV);
d)
Pekan Olahraga Pelajar Nasional
(POPNAS);
e)
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(O2SN) Provinsi dan Nasional
f)
Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas
Provinsi, Nasional dan Internasional.
c.
Kepemudaan
Jenis Lomba Kepemudaan meliputi: Pesta Siaga, Lomba Galang,
Raimuna, Jambore Daerah (JAMDA), Jambore Nasional (JAMNAS), International Scout, PMR dan UKS.
B.
TUJUAN
Penerimaan peserta didik
pada TK, SD dan SMP bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya
bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang
sebaik-baiknya.
C.
KETENTUAN
PENERIMAAN PESRTA DIDIK BARU TAHUN 2019/2020
1.
Objektivitas, artinya bahwa
penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus
memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam keputusanKepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
2.
Transparansi, artinya
pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat
termasuk orang tua peserta didik.
3.
Akuntabilitas, artinya
penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik
menyangkut prosedur maupun hasilnya.
4.
Tidak diskriminatif, artinya
setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin,
agama dan golongan.
BAB II
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
A.
PERSYARATAN
PENERIMAAN PESRTA DIDIK BARU TAHUN
2019/2020
1.
Persyaratan Calon Peserta
Didik TK, meliputi:
a.
kelompok A berusia 4 sampai dengan 5 tahun; dan
b.
kelompok B berusia 5 sampai dengan 6 tahun.
2.
Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas 1 SD, meliputi:
a.
SD wajib menerima warga negara
berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun sebagai peserta didik sampai dengan
batas daya tampungnya;
b.
berusia minimal 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2019;
c.
pengecualian pada huruf b dapat dilakukan atas dasar
rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
d.
dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi
dapat dilakukan oleh Dewan Guru satuan pendidikan yang bersangkutan sampai
dengan batas daya tampungnya;
e.
penerimaan peserta didik kelas 1 SD tidak didasarkan pada
hasil tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau bentuk tes lain; dan
f.
tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan TK/RA.
3.
Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas VII SMP, meliputi:
a.
telah lulus SD/MI/SDLB Tingkat Dasar/Program Paket A khusus bagi lulusan tahun sebelumnya harus memiliki STTB/Ijasah;
b.
memiliki SHUSBN, STL SD/MI/SDLB Tingkat Dasar, atau Tanda
lulus Program Paket A;
c.
usia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2019; dan
d.
Melampirkan fotocopy salah
satu bukti prestasi bidang Akademik, non Akademik dan Kepemudaan, bagi yang
memiliki dan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan menunjukkan aslinya;
e.
Syarat usia sebagaimana
dimaksud ayat (1), (2) dan (3) dibuktikan dengan Foto kopi akte kelahiran atau
surat keterangan lahir yang dikeluarkan pihak yang berwenang dengan menunjukkan
aslinya;
f.Melampirkan foto kopi Kartu Keluarga (KK) dengan
menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum
pelaksanaan PPDB;
g.
Pada kondisi khusus jika
persyaratan usia masuk SD, SMP, tidak sesuai ketentuan, maka sekolah diberikan
kewenangan untuk mengatur dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
B.
JADWAL
1.
Kegiatan penerimaan peserta
didik dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan jadwal penerimaan peserta
didik, kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat, pendaftaran,
pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang.
2.
Jadwal penerimaan peserta
didik jenjang TK
NO
|
KETERANGAN
|
TK
|
|
1.
|
Sosialisasi pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru
|
13 Mei 2019
|
|
2.
|
Pendaftaran
|
13 sd 18 Juni 2019
|
|
3.
|
Verifikasi Berkas
|
18 sd 19 Juni 2019
|
|
4.
|
Batas Akhir pencabutan berkas pendaftaran
|
17 Juni 2019
(pkl 10.00 WIB)
|
|
5.
|
Analisis dan Penyusunan peringkat
|
13 sd 18 Juni 2019
|
|
6.
|
Pengumuman
|
20 Juni 2019
|
|
7.
|
Pendaftaran ulang
|
24 sd 25 Juni 2019
|
|
8.
|
Hari pertama masuk sekolah
|
15 Juli 2019
|
|
3.
Jadwal penerimaan peserta
didik jenjangSD
NO
|
KETERANGAN
|
SD
|
1.
|
Sosialisasi pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru
|
13 Mei 2019
|
2.
|
Pendaftaran
|
13 sd 18 Juni 2019
|
3.
|
Verifikasi Berkas
|
18 sd 19 Juni 2019
|
4.
|
Batas Akhir pencabutan berkas pendaftaran
|
17 Juni 2019
(pkl 10.00 WIB)
|
5.
|
Analisis dan Penyusunan peringkat
|
13 sd 18 Juni 2019
|
6.
|
Pengumuman
|
20 Juni 2019
|
7.
|
Pendaftaran ulang
|
24 sd 25 Juni 2019
|
8.
|
Hari pertama masuk sekolah
|
15 Juli 2019
|
4.
Jadwal penerimaan peserta
didik jenjangSMP
NO
|
KETERANGAN
|
SMP
|
1.
|
Sosialisasi pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru
|
13 Mei 2019
|
2.
|
Pendaftaran
|
13 sd 18 Juni 2019
|
3.
|
Verifikasi Berkas
|
18 sd 19 Juni 2019
|
4.
|
Batas Akhir pencabutan berkas pendaftaran
|
17 Juni 2019
(pkl 10.00 WIB)
|
5.
|
Analisis dan Penyusunan peringkat
|
13 sd 18 Juni 2019
|
6.
|
Pengumuman
|
20 Juni 2019
|
7.
|
Pendaftaran ulang
|
24 sd 25 Juni 2019
|
8.
|
Hari pertama masuk sekolah
|
15 Juli 2019
|
5.
Apabila pada masa pendaftaran sekolah yang bersangkutan belum
cukup mendapatkanjumlah calon peserta didik sesuai kuota, maka sekolah tersebut
dapat membuka pendaftaran gelombang berikutnya sesuai ketentuan.
C.
PELAKSANAAN PENDAFTARAN
1.
PPDB TK, SD dan SMP Tahun Pelajaran 2019/2020 dilaksanakan dengan
sistem offline.
2.
PPDBdengan sistem offline,
setiap peserta didik hanya dapat mendaftarkan pada 1 (satu) sekolah dan memilih
salah satu jalur pendaftaran (jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan orang
tua).
3.
Tata Cara Pendaftaran Peserta
Didik Baru dilaksanakan sebagai berikut:
a.
calon peserta didik mendaftar ke sekolah sesuai dengan
jenjangnya dengan membawa persyaratan yang ditetapkan, yaitu SHUSBN asli, Pas
Foto 3x4 terbaru berwarna sebanyak 3 lembar dan foto kopi KK, akte kelahiran/surat keterangan
lahir serta ijazah setingkat di bawahnya bagi lulusan tahun sebelumnya;
b.
melampirkan fotokopi salah satu bukti prestasi bidang akademik/non akademik dan dilegalisir bagi yang memiliki dengan menunjukkan aslinya bagi yang memilih jalur
prestasi;
c.
calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran untuk
dilakukan verifikasi oleh panitia;
d.
calon peserta didik menunggu pengesahan tanda bukti
pendaftaran/formulir pendaftaran dari Panitia Pendaftaran yang akan digunakan
sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima;
e.
tanda bukti pendaftaran disimpan calon peserta didik dan
akan digunakan sebagai:
1)
tanda bukti daftar ulang apabila diterima; dan
2)
tanda bukti untuk mengambil berkas apabila tidak diterima.
f.
jurnal harian dan pengumuman
hasil PPDB dapat dilihat langsung pada papan pengumuman di sekolah yang
bersangkutan atau website sekolah; dan
g.
pendaftaran calon peserta
didik diutamakan bagi peserta didik/siswa yang berstatus penduduk Kabupaten
Karanganyar, dengan melampirkan foto kopi KK dan menunjukkan aslinya yang membuktikan telah berstatus sebagai penduduk
minimal 6 bulan pada saat
pendaftaran.
4.
Sekolah menetapkan kuota yang
akan diterima melalui jalur zonasi,
jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua dan mensosialisasikan kepada warga masyarakat.
5.
Masing-masing sekolah
menyiapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang petugas pendaftaran untuk
masing-masing jalur pada ruang yang berbeda yang salah satunya bertugas sebagai
koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah dan dilaporkan
kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6.
Urutan pendaftaran dan
kelengkapan persyaratan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan penerimaan
calon peserta didik di sekolah tujuan. Untuk itu sekolah harus membuat nomor
urut antrian, pendaftar bisa diberi nomor urut antrian bila sudah menyerahkan
berkas pendaftaran secara lengkap.
BAB II
JALUR ZONASI, PRESTASI DAN PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA
DAYA TAMPUNG
A.
ZONASI
1.
Pembagian
wilayah dalam zonasi mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik
dalam suatu wilayah.
2.
Klasifikasi
zonasi terdiri dari:
a.
zona
1 (satu);
b.
zona
2 (dua);
c.
zona
3 (tiga); dan
d.
zona
4 (empat).
3.
Batasan
wilayah zonasi dimaksud adalah:
a. zona 1 (satu)
adalah wilayah RW
dimana sekolah berada dan RW yang berbatasan langsung dengan RW sekolah berada
dalam Kabupaten Karanganyar;
b. zona 2 (dua)
adalah wilayah di
luar Zona 1 (satu) berada dalam wilayah Kecamatan dimana sekolah berada dalam
Kabupaten Karanganyar;
c. Zona 3 (tiga)
adalah wilayah di
luar ketentuan Zona 1 (satu) dan Zona 2
(dua) berada dalam wilayah Kabupaten Karanganyar; dan
d. Zona 4 (empat)
adalah wilayah
diluar zona 1 (satu), zona 2 (dua) dan zona 3 (tiga) berada diluar Kabupaten
Karanganyar.
4.
Ketentuan
zonasi PPDB
diatur sebagai berikut :
a.
PPDB dalam Zona 1 (satu) paling sedikit 90% (sembilan
puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan, dan apabila ketentuan ini
tidak terpenuhi dapat dipenuhi dari calon peserta didik yang berasal dari Zona
2 (dua);
b.
apabila ketentuan
PPDB
dari Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua)
belum terpenuhi 90% dari daya tampung satuan pendidikan maka dapat dipenuhi
dari Zona 3 (tiga);
c.
apabila ketentuan
PPDB
dari Zona 1 (satu), Zona 2 (dua) dan
Zona 3 (tiga) belum terpenuhi 90% dari daya tampung satuan pendidikan maka
dapat dipenuhi dari Zona 4 (empat); dan
d.
akumulasi jumlah peserta didik yang berasal dari
Zona 1, Zona 2 , Zona 3 dan Zona 4
sekurang-kurangnya adalah 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung
satuan pendidikan.
B.
PRESTASI
1.
KetentuanJalur
Prestasi PPDB diatur sebagai berikut:
a.
penerimaan
Peserta Didik Baru melalui Jalur Prestasi bisa diikuti calon peserta yang mempunyai
prestasi baik akademik maupun non akademik dengan dibuktikan dengan piagam
penghargaan atau sertifikat;
b. calon peserta mendaftar ke
sekolah diluar Zona 1 (satu) dimana calon peserta tinggal; dan
c. satuan pendidikan menerima
calon peserta didik Baru maksimal 5% dari daya tampung satuan pendidikan.
d. Nilai
Prestasi Akademik:
NO
|
EVENT/
JENJANG
|
PERINGKAT
|
JUMLAH BONUS NILAI
|
||
DALAM WILAYAH KAB/KOTA
|
DARI LUAR KAB/KOTA
|
DARI LUAR PROV
|
|||
1.
|
Internasional
|
I
|
Langsung diterima
|
Langsung diterima
|
Langsung diterima
|
II
|
|||||
III
|
|||||
2.
|
Nasional
|
I
|
Langsung diterima
|
Langsung diterima
|
Langsung diterima
|
II
|
40,00
|
35,00
|
30,00
|
||
III
|
35,00
|
30,00
|
25,00
|
||
3.
|
Provinsi
|
I
|
30,00
|
27,50
|
25,00
|
II
|
27,50
|
25,00
|
22,50
|
||
III
|
25,00
|
22,50
|
20,00
|
||
4.
|
Kabupaten
|
I
|
22,50
|
12,50
|
10,00
|
II
|
20,00
|
10,00
|
7,50
|
||
III
|
17,50
|
7,50
|
5,00
|
||
5.
|
Kecamatan
|
I
|
7,50
|
-
|
-
|
II
|
5,00
|
-
|
-
|
||
III
|
2,50
|
-
|
-
|
||
e.
Prestasi Non Akademik
(Seni, Olahraga dan Kepemudaan)
NO
|
EVENT/
JENJANG
|
PERINGKAT
|
JUMLAH BONUS NILAI
|
||
DALAM WILAYAH KAB/KOTA
|
DARI LUAR KAB/KOTA
|
DARI LUAR PROV
|
|||
1.
|
Internasional
|
I
|
80,00
|
60,00
|
40,00
|
II
|
70,00
|
50,00
|
30,00
|
||
III
|
60,00
|
40,00
|
20,00
|
||
2.
|
Nasional
|
I
|
60,00
|
50,00
|
40,00
|
II
|
50,00
|
40,00
|
30,00
|
||
III
|
40,00
|
30,00
|
20,00
|
||
3.
|
Provinsi
|
I
|
30,00
|
27,50
|
25,00
|
II
|
27,50
|
25,00
|
22,50
|
||
III
|
25,00
|
22,50
|
20,00
|
||
4.
|
Kabupaten
|
I
|
22,50
|
20,00
|
17,50
|
II
|
20,00
|
17,50
|
15,00
|
||
III
|
17,50
|
15,00
|
12,50
|
||
5.
|
Kecamatan
|
I
|
7,50
|
-
|
-
|
II
|
5,00
|
-
|
-
|
||
III
|
2,50
|
-
|
-
|
||
C.
PERPINDAHAN TUGAS
ORANG TUA
1.
KetentuanJalur
Perpindahan Tugas Orang Tua diatur sebagai berikut:
a. PPDB
melalui Jalur
Perpindahan Tugas Orang Tua diikuti Calon Peserta Didik dibuktikan dengan Surat
Keputusan pindah tugas orang tua;
b. jalur Perpindahan Tugas Orang
Tua bisa diikuti oleh calon Peserta Didik
yang mengikuti orang tua sebagai Pegawai Instansi, Lembaga, Kantor atau
perusahaan yang mempekerjakan di wilayah Kabupaten Karanganyar;
dan
c. satuan pendidikan menerima
Calon Peserta Didik Baru maksimal 5% dari daya tampung satuan pendidikan.
Dalam jalur prestasi dan
perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana di atas tidak terpenuhi maka sisa
kuota dialihkan ke jalur zonasi.
BAB
III
DAYA TAMPUNG
Jumlah peserta didik dalam
rombongan belajar setiap jenjang ditentukan sebagai berikut:
1.
TK maksimum 20 orang per rombongan belajar;
2.
SD maksimum 28 orang per rombongan belajar; dan
Daya tampung SD Negeri/Swasta maksimal 4 rombel.
3.
SMP maksimum 32 orang per rombongan belajar.
a.
Daya tampung SMP Negeri Tahun
Pelajaran 2019/2020
No
|
Nama sekolah
|
Rombongan belajar
|
Jumlah Siswa
|
Jumlah
|
1
|
SMP N 1 Jatipuro
|
6
|
32
|
192
|
2
|
SMP N 2 Jatipuro
|
4
|
32
|
128
|
3
|
SMP N 3 Jatipuro
|
4
|
32
|
128
|
4
|
SMP N 1 Jatiyoso
|
5
|
32
|
160
|
5
|
SMP N 2 Jatiyoso
|
4
|
32
|
128
|
6
|
SMP N 3 Jatiyoso
|
3
|
32
|
96
|
7
|
SMP N 4 Jatiyoso
|
3
|
32
|
96
|
8
|
SMP N 1 Jumapolo
|
7
|
32
|
224
|
9
|
SMP N 2 Jumapolo
|
6
|
32
|
192
|
10
|
SMP N 3 Jumapolo
|
3
|
32
|
96
|
11
|
SMP N 1 Jumantono
|
8
|
32
|
256
|
12
|
SMP N 2 Jumantono
|
4
|
32
|
128
|
13
|
SMP N 3 Jumantono
|
4
|
32
|
128
|
14
|
SMP N 1 Matesih
|
7
|
32
|
224
|
15
|
SMP N 2 Matesih
|
5
|
32
|
160
|
16
|
SMP N 1 Tawangmangu
|
7
|
32
|
224
|
17
|
SMP N 2 Tawangmangu
|
5
|
32
|
160
|
18
|
SMP N 1 Ngargoyoso
|
7
|
32
|
224
|
19
|
SMP N 2 Ngargoyoso
|
5
|
32
|
160
|
20
|
SMP N 3 Ngargoyoso
|
3
|
32
|
96
|
21
|
SMP N 1 Karangpandan
|
6
|
32
|
192
|
22
|
SMP N 2 Karangpandan
|
6
|
32
|
192
|
23
|
SMP N 3 Karangpandan
|
5
|
32
|
160
|
24
|
SMP N 1 Karanganyar
|
9
|
32
|
288
|
25
|
SMP N 2 Karanganyar
|
9
|
32
|
288
|
26
|
SMP N 3 Karanganyar
|
9
|
32
|
288
|
27
|
SMP N 4 Karanganyar
|
8
|
32
|
256
|
28
|
SMP N 5 Karanganyar
|
8
|
32
|
256
|
29
|
SMP N 1 Tasikmadu
|
8
|
32
|
256
|
30
|
SMP N 2 Tasikmadu
|
7
|
32
|
224
|
31
|
SMP N 3 Tasikmadu
|
6
|
32
|
192
|
32
|
SMP N 1 Jaten
|
8
|
32
|
246
|
33
|
SMP N 2 Jaten
|
7
|
32
|
224
|
34
|
SMP N 1 Colomadu
|
7
|
32
|
224
|
35
|
SMP N 2 Colomadu
|
8
|
32
|
256
|
36
|
SMP N 3 Colomadu
|
8
|
32
|
256
|
37
|
SMP N 1 Gondangrejo
|
6
|
32
|
192
|
38
|
SMP N 2 Gondangrejo
|
5
|
32
|
160
|
39
|
SMP N 3 Gondangrejo
|
3
|
32
|
96
|
40
|
SMP N 1 Kebakkramat
|
6
|
32
|
192
|
41
|
SMP N 2 Kebakkramat
|
7
|
32
|
224
|
42
|
SMP N 3 Kebakkramat
|
5
|
32
|
160
|
43
|
SMP N 1 Mojogedang
|
7
|
32
|
224
|
44
|
SMP N 2 Mojogedang
|
7
|
32
|
224
|
45
|
SMP N 3 Mojogedang
|
5
|
32
|
160
|
46
|
SMP N 1 Kerjo
|
7
|
32
|
224
|
47
|
SMP N 2 Kerjo
|
6
|
32
|
192
|
48
|
SMP N 3 Satu Atap Kerjo
|
1
|
32
|
32
|
49
|
SMP N 1 Jenawi
|
5
|
32
|
160
|
50
|
SMP N 2 Jenawi
|
5
|
32
|
160
|
51
|
SMP N 3 Satu Atap Jenawi
|
1
|
32
|
32
|
Jumlah
|
295
|
9.430
|
b.
Daya tampung SMP Negeri Tahun
Pelajaran 2019/2020
No
|
Nama sekolah
|
Rombongan belajar
|
Jumlah Siswa
|
Jumlah
|
1
|
SMP K Bharata 2 Jumapolo
|
1
|
32
|
32
|
2
|
SMP PGRI 4 Matesih
|
4
|
32
|
128
|
3
|
SMP Muh 10 Matesih
|
1
|
32
|
32
|
4
|
SMP Amal Mulya, Tw.mangu
|
5
|
32
|
160
|
5
|
SMP Penda Tawangmangu
|
4
|
32
|
128
|
6
|
SMP Al- Irsyad Tawangmangu
|
1
|
32
|
32
|
7
|
SMP Bhayangkari Karangpandan
|
2
|
32
|
64
|
8
|
SMP Muh. 3 Karangpandan
|
4
|
32
|
128
|
9
|
SMP Muh. 2 Karanganyar
|
4
|
32
|
128
|
10
|
SMP Muh Darul Arqom Karanganyar
|
5
|
32
|
160
|
11
|
SMP Muhamadiyah 9 Jaten
|
2
|
32
|
64
|
12
|
SMP Angkasa Colomadu
|
3
|
32
|
96
|
13
|
SMP Muh 7 Colomadu
|
2
|
32
|
64
|
14
|
SMP PGRI 13 Gondangrejo
|
1
|
32
|
32
|
15
|
SMP Muh 1 Gondangrejo
|
3
|
32
|
96
|
16
|
SMP Al-Islam Kragan, Gondangrejo
|
1
|
32
|
32
|
17
|
SMP PGRI 12 Kebakkramat
|
5
|
32
|
160
|
18
|
SMP Muh 8 Kebakkramat
|
2
|
32
|
64
|
19
|
SMP Bhakti Karya, Mojogedang
|
2
|
32
|
64
|
20
|
SMP Muh. 4 Mojogedang
|
5
|
32
|
160
|
21
|
SMP Penda Mojogedang
|
4
|
32
|
128
|
22
|
SMP Islam Darusalam Mojogedang
|
2
|
32
|
64
|
23
|
SMP Muh 5 Kerjo
|
3
|
32
|
96
|
24
|
SMP Muh 6 Jenawi
|
2
|
32
|
64
|
25
|
SMPIT Insan Kamil
|
4
|
32
|
128
|
26
|
SMP Abu Jafar Mojogedang
|
1
|
32
|
32
|
27
|
SMPIT MTA Karanganyar
|
1
|
32
|
32
|
28
|
SMP Darul Qur
an Karanganyar colomadu
|
2
|
32
|
64
|
29
|
SMPIT Tahfidzul Qur’an Ulil Albab Karanganyar
|
2
|
32
|
64
|
JUMLAH
|
78
|
2.496
|
BAB IV
SELEKSI, PENGUMUMAN, PENCABUTAN
BERKAS DAN DAFTAR ULANG
a.
SELEKSI
1.
Seleksi
pada jenjang TK dengan ketentuan:
a)
Penerimaan peserta didik
TK tidak dilakukan seleksi.
b)
Keputusan penerimaan calon
peserta didik menjadi peserta didik pada TK dilakukan secara mandiri oleh rapat
Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala TK.
2.
Seleksi
pada jenjang SD dengan ketentuan:
a)
Seleksi Calon Peserta
Didik pada SD berdasarkan pada usia Calon Peserta Didik, dengan prioritas dari
yang paling tua.
b)
Jika usia Calon Peserta
Didik sebagaimana diatur pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik
didasarkan pada jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik yang paling dekat
dengan satuan pendidikan.
c)
Jika usia dan/atau jarak
tempat tinggal Calon Peserta Didik dengan satuan pendidikan sebagaimana di atas
sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
d)
Seleksi sebagaimana di atas
tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA.
3.
Seleksi
pada jenjang SMP dengan ketentuan:
a) Seleksi Calon Peserta Didik pada kelas VII SMP
dilakukan menggunakan
zonasi dengan menunjukkan KK di wilayah Kabupaten Karanganyar terhitung paling sedikit 6 (enam) bulan
tinggal di Kabupaten Karanganyar yang bersangkutan sebelum waktu pendaftaran.
b) Calon peserta didik yang
langsung diterima selama kuota tersedia adalah :
1) berasal dari zona 1 dan
mendaftar dengan SHUSBN Asli; dan
2) anak guru dan tenaga
kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya
bertugas.
c)
Calon peserta didik
mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP) apabila berprestasi baik individu maupun
kelompok;
d)
Apabila jumlah pendaftar
dalam zona 1 melebihi kuota maka akan diseleksi berdasarkan urutan pendaftar,
yang lebih dulu mendaftar yang diterima;
e)
Apabila jumlah pendaftar
dalam zona 1 belum memenuhi kuota maka akan diseleksi calon peserta didik dari zona 2 berdasarkan urutan pendaftar,
yang lebih dulu mendaftar yang diterima;
f)
Apabila jumlah pendaftar
zona 1 dan 2 belum memenuhi kuota maka
akan diseleksi calon peserta didik dari
zona 3 berdasarkan prioritas.
g)
Apabila jumlah pendaftar
zona 1, 2 dan 3 belum memenuhi kuota maka akan diseleksi calon peserta didik
dari zona 4 berdasarkan prioritas.
h)
Untuk sekolah yang
pendaftarnya kurang dari daya tampung, semua pendaftar wajib diterima.
i) Jalur
prestasi ditentukan berdasarkan nilai ujian Sekolah berstandar nasional (USBN) dan hasil
perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik
pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan/atau
tingkat
kecamatan. Dengan rumus NA= N.USBN + N.P
NA :
Nilai Akhir
N.USBN : Jumlah Nilai USBN
N.P :
Nilai Prestasi
j) Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali
Jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon
peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan, dibuktikan
dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang
mempekerjakan.
b.
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
1.
Pengumuman penerimaan
calon peserta didik baru diberitahukan secara terbuka.
2.
Satuan Pendidikan harus membuat jurnal harian tentang rekap
peringkat pendaftar dan ditempatkan pada papan pengumuman yang strategis atau website sekolah.
3.
Pengumuman harus
dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
4.
Bagi sekolah yang membuka
gelombang 2 (dua) karena daya tampung belum terpenuhi, maka pengisiannya hanya
untuk memenuhi kekurangan siswa.
Gelombang 2 (dua) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5.
Orang tua/Wali calon
peserta didik yang diterima di SD Negeri atau Swasta wajib menandatangani surat
pernyataan bahwa peserta didik tersebut akan mengikuti pendidikan
agama/kepercayaan yang dianut sesuai peraturan pemerintah.
6.
Calon peserta didik yang
diterima di SMP Negeri atau Swasta wajib menandatangani surat pernyataan
mengikuti pendidikan agama/kepercayaan yang dianut serta kesediaan menaati tata tertib di
sekolah, tidak menikah selama mengikuti pendidikan, yang diketahui/disetujui
orang tua/wali sesuai peraturan pemerintah.
c.
PENCABUTAN
BERKAS
Apabila calon peserta didiktidak masuk dalam peringkat kuota yang
ditetapkan oleh sekolah yang dituju,
maka berkas diambil dan digunakan untuk mendaftar ke sekolah
lain selama waktu pendaftaran masih berlangsung dan kuota masih tersedia.
d.
DAFTAR ULANG
1.
Setiap Calon Peserta Didik
Baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan membawa
persyaratan yang ditentukan.
2.
Waktu pendaftaran ulang bagi
Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima harus diumumkan
seluas-luasnya.
3.
Pendaftaran ulang dilakukan
sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
4.
Bagi Calon Peserta
Didik Baru yang dinyatakan diterima, tetapi tidak mendaftarkan ulang dalam
jangka waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur.
5.
Calon Peserta Didik Baru yang
tidak diterima, berkas persyaratan administrasi dapat diambil kembali oleh
peserta didik sesuai jadwal yang ditentukan sekolah.
6.
Pendaftaran ulang hanya
diperuntukkan bagi kelas I SD,
kelas VII SMP yang baru diterima dan tidak dibenarkan adanya pungutan apapun kecuali sekolah swasta.
BAB V
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
1.
Perpindahan peserta didik
antar sekolah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi,
atau antar provinsi, dilaksanakan atas persetujuan Kepala Sekolah asal dan
Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
2.
Menunjukkan surat
keterangan/NISN/data tertentu yang digunakan sebagai dasar kepindahan siswa dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
perpindahan siswa dari Sekolah Indonesia Luar Negeri
dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang
dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
sesuai kewenangannya;
b.
perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan
nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud;
c.
penempatan siswa pindahan diutamakan pada sekolah yang
sejenis dan apabila tempat memungkinkan sekolah negeri dapat menerima siswa pindahan dari sekolah swasta yang
berjenjang akreditasi sama.
d.
Perpindahan siswa dilaksanakan
paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan, atau setelah menerima buku laporan
penilaian perkembangan siswa/buku laporan penilaian hasil belajar Semester 1
tahun pelajaran yang
bersangkutan.
BAB VI
BIAYA
Biaya Pendaftaran Peserta Didik Baru untuk Jenjang SD dan SMP, bersumber dari dana BOS.
BAB
VII
LAPORAN
1.
Pada akhir penerimaan Peserta
Didik Baru, setiap Kepala Sekolah membuat laporan tentang jumlah peserta didik
yang direncanakan, pendaftar dan yang diterima;
2.
Laporan penerimaan Peserta
Didik Baru TK, SD dan SMP dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar selambat-lambatnya tanggal 29 Juli 2019.
3.
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.
BAB VIII
MASA
PENGENALAN LINGKUNGAN
SEKOLAH (MPLS)
1.
Hari-hari pertama masuk satuan
pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan
tahun pelajaran baru dimulai dengan Pengenalan
Lingkungan Sekolah (PLS), diisi dengan kegiatan antara
lain:
a.
bagi peserta didik TK dan peserta didik kelas I (satu) SD
diadakan kegiatan antara lain pengenalan
sekolah, sosialisasi cara belajar (belajar sambil bermain), pengumpulan data untuk
kepentingan tata usaha satuan pendidikan, kegiatan
keagamaan, dan kegiatan kepramukaan;
b.
bagi peserta didik kelas II (dua) sampai dengan kelas VI
(enam) SD diisi dengan kegiatan yang konstruktif dan edukatif sesuai dengan
pertumbuhan dan perkembangan peserta didik antara lain: penetapan pengurus
kelas, pengenalan warga kelas, menciptakan kegiatan yang dinamis di kelas
dengan dipandu wali kelas, pembentukan kelompok belajar, pembenahan 7 K
(Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan dan
Kerindangan), kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya;
c.
bagi peserta didik kelas VII (tujuh) SMP, diisi dengan
kegiatan PLS untuk pengenalan satuan pendidikan (program, struktur,
tata tertib, dan orientasi kepramukaan),
penanaman konsep pengenalan diri peserta didik dan kegiatan keagamaan sesuai
dengan tujuan pendidikan nasional, cara belajar dan sistem pembelajaran,
kegiatan kesiswaan, PBB, sosialisasi bahaya Narkoba, Gerakan Literasi Sekolah,
pembentukan pengurus kelas, pembagian kelompok belajar yang dipandu oleh
panitia dan/atau wali kelas;
d.
bagi pengurus OSIS dapat dilibatkan dalam kegiatan PLS,
sedangkan bagi peserta didik kelas VIII (delapan), kelas
IX (sembilan) yang tidak masuk dalam pengurus OSIS diisi dengan kegiatan antara
lain: menetapkan pengurus kelas, pembentukan kelompok belajar, menyusun tata
tertib kelas, kegiatan keagamaan, dan dilanjutkan dengan kegiatan
pembelajaran;
e.
hari-hari pertama masuk satuan pendidikan tidak
diperkenankan melakukan kegiatan yang mengarah pada kekerasan fisik dan mental
yang dapat mengancam keselamatan peserta didik baik di dalam maupun di luar
satuan pendidikan; dan
f.
PLS dilaksanakan
selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin tanggal 15 Juli 2019 dan berakhir hari Rabu tanggal 17 Juli 2019.
2.
Pakaian yang dikenakan pada saat Pengenalan Lingkungan Sekolah,
memakai seragam sekolah sebelumnya.
BAB IX
LAIN-LAIN
1.
Sekolah membentuk panitia PPDB
dan satuan pengamanan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
2.
Tidak dibenarkan mengadakan
mutasi siswa baru antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan.
3.
Setelah PPDB, sekolah
mengikutsertakan Komite Sekolah untuk menyusun program tahunan sekolah.
4.
Rapat orang tua/wali siswa
dengan acara pembahasan RAPBS diselenggarakan setelah calon peserta didik/siswa
diterima resmi menjadi siswa.
BAB X
SANKSI
Pelanggaran terhadap aturan
PPDB akan diberikan sanksi sebagai berikut :
1.
teguran tertulis;
2.
penundaan atau pengurangan hak;
3. pembebasan tugas; dan/atau
4. pemberhentian
sementara/tetap dari jabatan
Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,
Drs. TARSA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620511
198405 1003
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 422.1/122/
TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PETUNJUK
TEKNISPENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARUPADA
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020
|
A. FORMAT SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI CALON SISWA SEKOLAH
DASAR
SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI
CALON
SISWA SEKOLAH DASAR
Saya
yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama Orang tua/Wali siswa :
....................................
2. Pekerjaan Orang tua/Wali Siswa :
....................................
3. Alamat Orang tua/Wali Siswa :
....................................
4. Agama/ Kepercayaan :
....................................
5. Nama Siswa :
....................................
6. Jenis Kelamin :
....................................
7. Diterima di kelas :
....................................
8. Hubungan keluarga dengan
calon siswa : ....................................
MENYATAKAN:
Bahwa selaku Orang tua/Wali dari siswa yang bernama
................................................. Kelas ....................................
SD.
1. Bersedia membimbing dan mengawasi calon siswa
tersebut diatas untuk menaati dan mematuhi Kegiatan Hari-hari Pertama Masuk
Sekolah, pelaksanaan Wiyatamandala dan Tata Tertib Sekolah.
2. Siswa tersebut di atas akan mengikuti pendidikan
agama/ kepercayaan ................................... (sesuai dengan agama/kepercayaan
yang dianut siswa)
3.
Tidak keberatan siswa tersebut di atas menerima sanksi antara lain :
a.
Tidak diperkenankan mengikuti
pelajaran selama jangka waktu tertentu
b.
Dikembalikan kepada saya,
apabila saya tidak membimbing dan mengawasinya, sehingga siswa tersebut tidak
menaati ketentuan yang ditetapkan oleh Sekolah.
Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh
tanggungjawab.
................................................. 2019
Yang membuat pernyataan
Orangtua/Wali Siswa
.........................................................
Nama jelas
B.
FORMAT SURAT
PERNYATAAN ORANG TUA/WALI CALON SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SURAT PERNYATAAN CALON SISWA
SMP
Saya
yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama Lengkap : ........................................
2. Tempat dan tanggal lahir : ........................................
3. Jenis Kelamin : ........................................
4. Agama/ Kepercayaan :
........................................
5. Nomor Pendaftaran :
........................................
6. Diterima di kelas : ........................................
7. Nama Orangtua : ........................................
8. Pekerjaan
Orangtua : ........................................
9. Agama Orangtua : ........................................
10. Nama Wali : ........................................
11. Pekerjaan Wali : ........................................
12. Hubungan keluarga dengan Wali :
........................................
13. Alamat Orangtua/Wali : ........................................
14. Nomor telepon : ........................................
dengan
sungguh-sungguh dan penuh kesadaran
MENYATAKAN
bahwa
selama menjadi siswa, saya :
1.
Akan belajar dengan tekun dan
penuh semangat.
2.
Akan menjaga nama baik diri
sendiri, keluarga dan sekolah.
3.
Sanggup menaati dan mematuhi
Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan (MPLS), pelaksanaan Wiyatamandala, OSIS dan Tata Tertib
Sekolah serta tidak menikah selama mengikuti pendidikan di sekolah.
4.
Akan mengikuti pendidikan
agama/ kepercayaan ........................................... (sesuai dengan agama/kepercayaan
yang dianut siswa).
5.
Akan mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh sekolah.
6.
Tidak pernah menggunakan
narkoba.
7.
Apabila saya tidak menaati
ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah, saya sanggup menerima sanksi, yaitu :
Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama
jangka waktu tertentu
Dikembalikan ke Orang tua/Wali
saya.
Pernyataan
ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggungjawab serta diketahui
Orangtua/Wali saya.
................................... 2019
Mengetahui/Menyetujui
Yang membuat
pernyataan
Orangtua/Wali
..................................
......................................
Nama
jelas Nama
jelas
NOMOR: 422.1/122 /TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
LEMBAR PENGESAHAN
Pengesahan
|
Nama
|
Jabatan
|
Tanggal
|
Tanda Tangan
|
Dikoreksi Ulang
|
Agus Hariyanto, SE, MM
|
Sekretaris Dinas
|
||
Dikoreksi Ulang
|
Nurini Retno Hartati,SH,MM.
|
Kabid PKK
|
||
Dikoreksi Ulang
|
Drs.
Sularno,M.Pd.
|
Kabid. PAUD NFI dan Dikmas
|
||
Dikoreksi Ulang
|
Dra. Endang Trihadiningsih,MM
|
Kasi SMP
|
||
Dikoreksi Ulang
|
Sri Wiyanto,S.Pd
|
Kasi Pendidikan Dasar
|
||
Dikoreksi Ulang
|
Lili Setijawati P, SSn,MM
|
Kasi Pengembangan Budaya
|
Komentar
Posting Komentar